Masyarakat Lima Desa Tolak Keberadaan PT.SPM Lakukan Pertambangan Di Sepanjang Sungai Kapuas.
Foto: Ratusan masa dari lima desa menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Sanggau tolak PT..SPM, (Selasa 5 September 2023).
Sanggau,kalbar. – Infokalbarnews.com Ratusan massa perwakilan dari lima desa masing-masing Desa Nanga Biang, Desa Belangin, Desa Penyeladi, Desa Balai Nanga di Kecamatan Kapuas dan Desa Inggis Kecamatan Mukok menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Sanggau, Selasa pagi 5 September 2023.
Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan Sat Pol PP tersebut berlangsung aman dan tertib, meskipun sempat diwarnai teriakan-teriakan pengunjuk rasa yang mendesak PT. Satria Pratama Mandiri (SPM) diusir dari wilayah mereka.
Perwakilan pengunjuk rasa sempat diterima asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan Paulus Usrin di ruang kerjanya untuk berdialog. Hadir mendampingi Asisten dua diantaranya Forkopimcam Kapuas beserta Dinas lingkungan hidup dan juga Dinas perizinan.
Usai bertemu asisten dua beserta jajaran Pemerintah daerah terkait, koordinator aksi unjuk rasa Razali kepada wartawan meminta penambangan emas yang dilakukan PT. SPM di sepanjang aliran sungai Kapuas tidak dilakukan.
Berdasarkan aspirasi kawan-kawan yang hadir hari ini, kami meminta agar PT. SPM pergi dari wilayah kami. Ingat, kalau Nanga Biang tercemar bukan hanya kami yang merasakan dampak pencemaran tapi juga seluruh masyarakat Sanggau yang tinggal di pinggir sungai Kapuas,” kata Razali yang diamini massa dengan teriakan ‘usir, usir PT. SPM’.
Menurut Razali, pekerjaan apapun jika masyarakatnya menolak harusnya tidak boleh beroperasi.
“Izin apapun kalau masyarakat tidak setuju tidak bisa jalan. Kepada Pemerintah jika benar mereka punya izin, tolong dikaji ulang izin mereka tersebut. Jangan sampai masyarakat yang bertindak. Tolong pak Gubernur, kami hanya bisa menyampaikan aspirasi kami lewat media saja,” pintanya.
Razali mengungkapkan bahwa kehadiran PT. SPM membuat masyarakat tidak tenang, masyarakat seperti dijajah oleh perusahaan. Belum lagi potensi konflik sosial di masyarakat.
Kami sudah tenang pak Gubernur, kami sudah nyaman dengan kehidupan kami saat ini. Jangan ganggu masyarakat kami,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Bupati Sanggau bidang ekonomi pembangunan Paulus Usrin mengatakan sudah menerima dan memahami aspirasi masyarakat. Ia pun berjanji secepatnya akan memanggil pihak PT. SPM untuk mencari informasi.
Karena inikan ada dua kubu, ada yang menerima dan ada yang menolak. Kami tentu akan mengikuti mekanisme. Aspirasi masyarakat ini akan kita tanggapi secara Arif dan bijaksana pihak perusahaan akan kita panggil untuk melihat perizinan-perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Paulus Usrin usai menerima perwakilan pengunjuk rasa.
Paulus Usrin juga sudah meminta kepada masyarakat melalu perwakilannya masing-masing untuk membuat surat pernyataan penolakan tertulis dengan melampirkan pertimbangan dan alasan yang sangat krusial.
“Salah Satu contoh misalnya, menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang luar biasa dan terjadinya konflik kerawanan sosial antar masyarakat’” pungkas dia.( Bam’s )
